Amplop Lima Puluh Ribu Bu Sumi

Pagi itu ibu-ibu berkerumun di depan gerobak sayur Mang Karto seperti biasa. Bu Sumi memilih kol dan wortel sambil ikut mendengarkan.

"Katanya besok malam ada yang keliling, Bu," bisik Bu Narti, tetangga sebelah rumah. "Lima puluh ribu per orang."

Bu Sumi hanya tersenyum, padahal dalam hati ia sudah berhitung. Di rumahnya ada tiga orang yang punya hak pilih: dirinya, suaminya, dan Rina, si sulung. Jadi seratus lima puluh ribu. Lumayan untuk minyak goreng dan telur, sisanya bisa jadi uang saku si bungsu seminggu.

Besok malamnya pintu rumah diketuk. Seorang laki-laki tersenyum ramah dan menyodorkan amplop putih. Bu Sumi menerimanya. Menolak rasanya tidak enak, lagi pula semua tetangga juga menerima.

Malamnya Pak Darto, suaminya, lama memandangi amplop di meja.

"Bu, kepala desa itu menjabat delapan tahun, lho," katanya pelan. "Lima puluh ribu dibagi delapan tahun, sehari hanya tujuh belas rupiah. Permen saja tidak dapat."

Bu Sumi tertawa. "Ah, Bapak ini. Yang penting kan dapat."

Dua hari kemudian uang itu sudah habis untuk belanja dapur.

Tahun kedua

Jalan ke kebun di ujung desa makin rusak. Lubangnya dalam dan setiap hujan berubah jadi kubangan, sampai truk pengangkut sayur tidak mau lagi naik ke atas.

Pak Darto terpaksa memikul kol hasil panennya ke jalan besar, bolak-balik sampai sore. Pengepul pun menawar lebih murah dengan alasan "susah aksesnya, Pak."

Warga sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan jalan, dan jawabannya selalu "Belum ada anggaran."

Padahal, kata orang-orang, pemilihan kemarin memakan biaya besar. Bu Sumi pernah mendengar seseorang di warung menghitung: kalau seribu rumah masing-masing dapat seratus ribu lebih, sudah berapa ratus juta yang keluar? Uang sebanyak itu, siapa yang mau rugi?

Sejak itu Bu Sumi mulai bertanya-tanya ke mana sebenarnya uang desa pergi.

Tahun ketiga

Rina akan menikah. Dengan hati senang, Bu Sumi datang ke kantor desa untuk mengurus surat pengantar.

"Bisa, Bu. Tapi kalau mau cepat, ada uang administrasinya. Tiga ratus ribu."

"Lho, bukannya gratis?"

Petugas itu tersenyum tipis. "Ya terserah Ibu. Kalau tidak, ya antre, bisa dua minggu."

Hari pernikahan sudah ditentukan, jadi mau tidak mau Bu Sumi membayar. Tiga ratus ribu itu dua kali lipat amplop yang dulu diterima seluruh keluarganya.

Di jalan pulang ia ingin sekali mengadu. Lalu ia teringat seorang tetangga yang dulu mengeluhkan hal serupa dan malah dijawab, "Lho, dulu kan sudah dikasih." Bu Sumi merasa tidak punya muka untuk menuntut, jadi ia diam saja.

Tahun kelima

Mbah Rah, ibu mertua Bu Sumi yang usianya sudah lewat tujuh puluh, jatuh sakit. Bu Sumi mendengar ada bantuan untuk warga lanjut usia dan menanyakannya ke pengurus.

"Kuotanya sudah penuh, Bu."

Belakangan ia tahu sebagian penerimanya adalah orang-orang yang dulu ikut "keliling" waktu pemilihan. Mbah Rah, yang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak kebagian.

Tahun itu juga hubungannya dengan Bu Narti merenggang. Gara-garanya sepele, hanya omongan orang: katanya Bu Narti yang dulu menyetor nama-nama keluarga Bu Sumi ke tim pembagi amplop. Bu Narti membantah, tetapi sejak itu keduanya tidak lagi bertegur sapa di depan gerobak sayur.

Tahun ketujuh

Suatu sore Dimas, si bungsu yang sudah SMP, bertanya sambil mengerjakan PR.

"Bu, nanti kalau aku sudah boleh ikut milih, aku dapat berapa?"

Bu Sumi lama terdiam. Pertanyaan itu terasa lebih sakit daripada jalan rusak, uang tiga ratus ribu, atau bantuan untuk Mbah Rah yang tak pernah datang. Anaknya mengira memilih pemimpin sama dengan menjual sesuatu, dan ia belajar itu dari rumahnya sendiri.

Delapan tahun kemudian

Pemilihan kepala desa datang lagi, dan di arisan RT ibu-ibu mulai berbisik soal amplop. Kali ini Bu Sumi angkat bicara.

"Ibu-ibu, saya mau cerita sedikit. Delapan tahun lalu saya terima lima puluh ribu. Uangnya habis dua hari, susahnya sampai delapan tahun."

Sambil menghitung dengan jari, ia menyebut satu per satu: jalan kebun yang tak pernah diperbaiki, tiga ratus ribu untuk surat nikah Rina, bantuan Mbah Rah yang tidak sampai, tetangga yang jadi jauh, dan pertanyaan Dimas yang masih terngiang sampai sekarang.

"Kalau nanti ada yang mengetuk pintu bawa amplop," lanjutnya, "saya mau bilang baik-baik saja: Matur nuwun, Mas, tapi kami ingin milih dengan hati tenang."

Ibu-ibu yang lain diam sebentar, lalu satu per satu mengangguk.

---

Sepatah kata dari relawan

Bapak dan Ibu, sedulur Bumijawa, Bu Sumi memang tokoh rekaan, tetapi yang ia alami bisa terjadi sungguhan. Uang yang dibagi saat pemilihan biasanya dicari gantinya, dan yang menanggung warga sendiri. Lima puluh ribu habis dalam dua hari, sedangkan kepala desa menjabat delapan tahun.

Dalam cerita tadi, yang paling terasa akibatnya adalah urusan dapur, rukun dengan tetangga, dan apa yang dipelajari anak di rumah. Semua itu banyak dipegang ibu-ibu. Menolak amplop dengan sopan, lalu memilih calon dengan melihat gagasan dan cara kerjanya, sudah cukup untuk menjaganya.

Gerakan Masyarakat Bumijawa berBUDI berkomitmen tidak memakai uang atau barang untuk membeli suara warga. Relawan bergerak dengan tenaga sendiri, tanpa amplop.

Mari jaga pilkades Bumijawa tetap bersih dan damai, supaya anak-cucu kita tidak tumbuh dengan pertanyaan seperti pertanyaan Dimas.

Yuh dangkati, ben Bumijawa berbudi.

Kenali gagasan dan program gerakan di edipurwanto.online.

#BumijawaBerbudi